1.    Pelaku Ekonomi
a.    Ekonomi Mikro
–    Pemilik Faktor Produksi
–    Konsumen
–    Produsen
b.    Ekonomi Makro
–    Sektor Rumah Tangga
–    Sektor Swasta
–    Sektor Pemerintah, dan
–    Sektor Luar Negeri

Salah satu pelaku ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sesuai dengan namanya perusahaan atau badan ini merupakan milik pemerintah, yang artinya dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan  nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Ada 3 bentuk BUMN di indionesia, yaitu :
1.    Perusahaan Perseroan (PERSERO)
Perusahaan perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah (atas nama negara) yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Ciri-ciri persero adalah sebagai berikut:
•    Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden
•    Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-undangan
•    Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang
•    Modalnya berbentuk saham
•    Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
•    Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris
•    Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah
•    Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas
•    RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan
•    Dipimpin oleh direksi
•    Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan
•    Tidak mendapat fasilitas negara
•    Tujuan utama memperoleh keuntungan
•    Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata
•    Pegawainya berstatus pegawai swasta
Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang yang bertanggungjawab atas pengurusan persero baik di dalammaupundiluar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh RUPS. Komisaris adalah bagian persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS. Pada beberapa persero, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat persero tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Salah satu contohnya adalah  PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa di ubah ialah:
•    Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN
•    Persero yang bergerak di bidang hankam negara
•    Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat
•    Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi oleh UU

2.    Perusahaan Umum (PERUM)
Perusahaan umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
Ciri-ciri Perum:
•    Melayani kepentingan masyarakat umum.
•    Dipimpin oleh seorang direksi/direktur.
•    Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Artinya, perusahaan umum (PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.
•    Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.
•    Pekerjaanya adalah pegawai perusahaan swasta.
•    Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.
•    Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public
•    Dapat menghimpun dana dari pihak

3.    Perusahaan Jawatan (PERJAN)
Perusahaan jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Saat ini hanya TVRI yang merupakan satu-satunya perjan yang dimiliki oleh BUMN. Besarnya modal perjan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri perjan antara lain sebagai berikut:
•    Memberikan pelayanan kepada masyarakat
•    Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah
•    Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada menteri atau direktur jenderal departemen yang bersangkutan
•    Status karyawannya adalah pegawai negeri
Pada saat ini, tidak adalagi BUMN yang berstatus perjan karena statusnya telah dialihkan menjadi bentuk-bentuk badan hukum/usaha lainnya.

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara