HUKUM PERIKATAN

 

Hukum Perikatan atau Hukum Perjanjian di atur dalam buku Burgerlijk Wetboek bagian ke III yang artinya hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antar subjek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan, syarat-syarat dan tata cara pembuatan perjanjian. Sedangkan menurut Pitlo Hukum Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu memiliki hak (kreditur) dan pihak yang lain memiliki kewajiban (debitur) atas suatu prestasi.

 

Dasar Hukum Perikatan

Berdasarkan KUH perdata terdapat 2 sumber adalah sebagai berikut :

  1. Perikatan yang timbul atas Perjanjian (kontrak)
  2. Perikatan yang timbul Bukan dari perjanjian (dari Undang-Undang), hak dan kewajiban ditentukan oleh undang-undang dan dibagi menjadi 2 yaitu perikatan yang terjadi karena undang-undang semata dan perikatan yang terjadi karena undang-undang akibat perbuatan manusia (tidak melanggar hukum dan melanggar hukum)

 

Azas-Azas dalam Hukum Perikatan

Azas dalam Hukum Peikatan diatur dalam buku III KUH Perdata, yakni menganut :

  1. Azas kebebasan Berkontrak, Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
  2. Azas kensensualisme, perjanjian itu lahir pada saat  tercapainya kata sepakat antara para  pihak mengenai hal-hal yang pokok.
  3. Azas Kepribadian.

 

Wanprestasi dan Akibat-akibatnya

Timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, misalnya pihak debitur lalai atau ingkar janji. Bentuk wanprestasi :

  1. Tidak melakukan apa yang disanggupinya
  2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah dijanjikan
  3. Keterlambatan melakukan apa yang telah dijanjikan
  4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

 

Akibat-akibat Wanprestasi :

  1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (Ganti-Rugi)
  2. Pembatalan Perjanjian atau pemecahan perjanjian
  3. Peralihan Resiko

 

Hapusnya Perikatan

Perikatan bisa hapus jika memenuhi kreteria sesuai dengan pasal 1381 KUH Perdata :

  1. Pembayaran merupakan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela
  2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
  3. Pembaharuan hutang
  4. Perjumpaan hutang atau kompensasi
  5. Pencampuran hutang
  6. Pembebasan hutang
  7. Musnahnya barang yang terhutang
  8. Pembatalan

 

 

 

Source : wikipedia, http://statushukum.com/hukum-perikatan.html , handayani.staff.gunadarma.ac.id