Hukum Perdata

 

Hukum perdata adalah Hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata juga sering disebut hukum privat atau hukum sipil. Contohnya, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda dan lain-lain.

Indonesia juga memiliki Hukum Perdata yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, dimana hukum perdata yang berlaku ini merupakan hukum perdata barat (Belanda) yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda yaitu BW namun sudah dicabut berlakunya dan diganti dengan Undang-Undang RI, misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, dan UU Kepailitan. Kodifikasi KUH (Kitab Undang-Undang Hukum) Perdata Indonesia berlaku mulai Januari 1848. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan UU yang baru berdasarkan UU ini. BW Hindia Belanda merupakan iinduk hukum perdata Indonesia.

 

Sejarah Singkat Hukum Perdata

Hukum perdata belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan Hukum Romawi ‘Corpus Juris Civilis’ yang pada waktu itu di anggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum privat yang berlaku di prancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut hukum perdata dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu prancis menguasai Belanda, kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri belanda selama 24 tahun setelah belanda merdeka dari prancis. Pada tahun 1814 belanda menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda. Baru pada tanggal 1 oktober 1838 kedua kodifikasi diberlakukan yaitu :

  1. BW (Burgerlijk Wetboek) – Kitab Undang-Undang Hukum Perdata –Belanda
  2. WvK – Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

 

Pengertian dan Keadaan Hukum di Indonesia

Kondisi hukum perdata di Indonesia masih bersifat majemuk atau beraneka ragam. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain :

  1. Faktor Etnis
  2. Faktor Histeria Yuridis (membagi penduduk Indonesia menjadi 3 golongan yaitu golongan eropa, golongan bumi putera, dan golongan timur asia)

 

Sistematik Hukum Perdata di Indonesia

Menurut Burgerlijk Weboek atau KUH Perdata sistematik Hukum Perdata bigai menjadi 4 buku yaitu

  1. Buku I Tentang  Orang (van Personen) : mengatur status hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum .
  2. Buku II Tentang Benda (van Zaken) : mengatur status hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum yang berkaitan dengan benda.
  3. Buku III Tentang Perikatan/Perutangan (van Verbintenissen) : mengatur tentang hak dan kewajiban antar  subjek hukum di bidang perikatan.
  4. Buku IV Tentang Pembuktian dan Daluarsa (van Bewijs en Verjaring) : mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembuktian.

 

 

Source : Wikipedia Indonesia, http://statushukum.com/