Pengertian Hukum

Hukum menurut para ahli :

  1. Plato,  Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
  2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.
  3. Austin, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.
  4. E. Utrecth, hukum adalah himpunan petunjuk hidup – perintah dan larangan – yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.
  5. Soerojo Wignjodipoero, SH. Hukum adalah himpunan peraturanyang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin atau berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur dengan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

 

Jadi kesimpulannya itu hukum merupakan peraturan-peraturan yang mengikat suatu masyarakat, yang bersifat memaksa, dan masyarakat tersebut wajib untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat tersebut agar dapat terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan aman.

 

Jenis-Jenis Hukum

  1. Hukum Pidana : hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan undang-undang dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Hukum pidana termasuk hukum public. Dan terdapat 2 jenis perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana yaitu, kejahatan dan pelanggaran.
  2. Hukum perdata : Hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar individu-individu dengan saluran tertentu. Hukum perdata juga sering disebut hukum privat atau hukum sipil. Contohnya, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda dan lain-lain.
  3. Hukum Acara : merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil.
  4. Hukum Positif atau ius constitutum, adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Misalnya, di Indonesia persoalan perdata diatur dalam KUH Perdata, persoalah pidana diatur melalui KUH Pidana, dll.

 

source : Wikipedia